Pedoman Media Siber - Bsipkementan.id

Pernyataan Independensi

Bsipkementan.id adalah media online independen yang menyajikan informasi seputar Bantuan Sosial (Bansos), Perbankan, Ekonomi, Asuransi, dan Pinjaman. Situs ini TIDAK berafiliasi dengan Kementerian Pertanian, BSIP, atau instansi pemerintah manapun.

1. Pendahuluan

Pedoman Media Siber ini disusun sebagai panduan pengelolaan dan penggunaan situs web Bsipkementan.id. Pedoman ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait pers dan media elektronik, serta standar jurnalisme yang baik.

Sebagai media independen yang membahas topik keuangan dan bantuan sosial, kami memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.

2. Dasar Hukum

Pedoman ini disusun berdasarkan:

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU No. 19 Tahun 2016
c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
d. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber
e. Kode Etik Jurnalistik

3. Prinsip-Prinsip Editorial

3.1 Independensi

Kami menjaga independensi editorial dari kepentingan komersial, politik, atau pihak manapun. Konten editorial tidak dipengaruhi oleh pengiklan atau sponsor.

3.2 Akurasi dan Verifikasi

Setiap informasi diverifikasi sebelum dipublikasikan
Sumber informasi harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
Data dan angka dikutip dari sumber resmi
Kesalahan akan dikoreksi secara transparan

3.3 Keberimbangan

Penyajian informasi dilakukan secara berimbang, menyajikan berbagai sudut pandang jika diperlukan.

3.4 Kepentingan Publik

Konten yang dipublikasikan harus memberikan manfaat dan nilai informatif bagi pembaca.

3.5 Tanggung Jawab Sosial

Kami bertanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan masyarakat.

4. Standar Konten

4.1 Jenis Konten

Jenis	Deskripsi
Berita	Informasi faktual terkini tentang Bansos, perbankan, ekonomi
Artikel Edukatif	Panduan dan penjelasan tentang layanan keuangan
Analisis	Ulasan mendalam tentang kebijakan dan tren ekonomi
Panduan Praktis	Langkah-langkah mengakses layanan tertentu
Update Kebijakan	Informasi perubahan regulasi dan kebijakan

4.2 Sumber Informasi

Kami menggunakan sumber informasi yang kredibel:

Sumber Primer:

Situs resmi pemerintah (kemensos.go.id, kemenkeu.go.id, dll.)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Bank Indonesia (BI)
Siaran pers resmi lembaga terkait
Peraturan perundang-undangan

Sumber Sekunder:

Media massa nasional terpercaya
Laporan lembaga riset kredibel
Publikasi akademis

4.3 Standar Penulisan

Judul:

Informatif dan akurat
Tidak menggunakan clickbait atau judul menyesatkan
Mencerminkan isi artikel

Isi Artikel:

Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
Mudah dipahami oleh masyarakat umum
Menyertakan sumber informasi
Tidak mengandung opini dalam artikel berita

Disclaimer:

Artikel tentang produk keuangan harus menyertakan disclaimer
Mengingatkan pembaca untuk verifikasi ke sumber resmi
Menegaskan bahwa konten bukan nasihat keuangan profesional

5. Kebijakan Konten Keuangan

5.1 Prinsip Dasar

Mengingat topik yang kami bahas berkaitan dengan keuangan masyarakat, kami menerapkan prinsip kehati-hatian:

✓ Hanya membahas lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi OJK
✓ Memberikan peringatan tentang risiko produk keuangan
✓ Tidak menjamin keuntungan atau hasil tertentu
✓ Menyarankan pembaca berkonsultasi dengan ahli keuangan

5.2 Konten Pinjaman Online

Untuk konten terkait pinjaman online:

Hanya membahas pinjaman online yang terdaftar/berizin di OJK
Menyertakan tautan ke daftar fintech legal OJK
Memberikan edukasi tentang ciri-ciri pinjol ilegal
Memperingatkan risiko pinjaman online

5.3 Konten Investasi

Jika membahas investasi:

Tidak memberikan rekomendasi beli/jual
Menyertakan peringatan risiko investasi
Menegaskan bahwa keputusan investasi adalah tanggung jawab pribadi

6. Larangan Konten

Bsipkementan.id TIDAK AKAN mempublikasikan konten yang:

❌ Mengandung SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan)
❌ Merupakan hoaks atau informasi tidak terverifikasi
❌ Mempromosikan pinjaman online ilegal (tidak terdaftar OJK)
❌ Mempromosikan skema ponzi atau investasi bodong
❌ Menjanjikan keuntungan pasti dari produk keuangan
❌ Mengandung ujaran kebencian atau pencemaran nama baik
❌ Melanggar hak cipta atau kekayaan intelektual
❌ Menyesatkan pembaca untuk keuntungan komersial
❌ Berisi data pribadi tanpa izin
❌ Melanggar peraturan perundang-undangan

7. Prosedur Publikasi

7.1 Alur Editorial

Riset & Penulisan → Verifikasi Fakta → Review Editor → Publikasi → Monitoring

7.2 Verifikasi Fakta

Sebelum publikasi, setiap artikel harus melalui:

Pengecekan Sumber — Memastikan sumber valid dan terpercaya
Verifikasi Data — Memastikan angka dan data akurat
Pengecekan Tautan — Memastikan tautan ke sumber resmi berfungsi
Review Disclaimer — Memastikan disclaimer yang tepat disertakan

8. Hak Jawab dan Koreksi

8.1 Hak Jawab

Setiap pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan berhak mengajukan hak jawab.

Prosedur:

Kirim permintaan melalui email dengan subjek “Hak Jawab”
Sertakan identitas lengkap dan bukti pendukung
Jelaskan bagian konten yang dianggap merugikan
Sertakan klarifikasi yang diinginkan

Waktu Pemrosesan: 3×24 jam kerja

8.2 Koreksi dan Ralat

Jika terdapat kesalahan:

Kami akan segera melakukan koreksi
Mencantumkan keterangan “Update” atau “Koreksi” pada artikel
Menjelaskan perubahan yang dilakukan
Tidak menghapus artikel tanpa penjelasan (kecuali melanggar hukum)

9. Pengelolaan Komentar

9.1 Moderasi

Komentar pembaca akan dimoderasi sebelum atau sesudah ditampilkan.

9.2 Komentar yang Tidak Ditampilkan

Spam atau promosi komersial
Ujaran kebencian atau SARA
Tautan ke situs berbahaya atau pinjol ilegal
Informasi pribadi orang lain
Konten tidak relevan atau menyesatkan

10. Iklan dan Konten Bersponsor

10.1 Kebijakan Iklan

Iklan harus jelas terpisah dari konten editorial
Tidak menerima iklan dari pinjaman online ilegal
Tidak menerima iklan investasi bodong atau skema ponzi
Iklan tidak mempengaruhi konten editorial

10.2 Konten Bersponsor

Jika ada konten bersponsor:

Akan diberi label jelas “Konten Bersponsor” atau “Advertorial”
Tetap harus memenuhi standar akurasi
Tidak boleh menyesatkan pembaca

11. Perlindungan Data Narasumber

Kami melindungi identitas narasumber yang meminta anonimitas, kecuali diwajibkan oleh hukum untuk mengungkapkannya.

12. Tanggung Jawab dan Kontak

Penanggung Jawab: Pemimpin Redaksi Bsipkementan.id

Kontak Redaksi:

Email: bsipkementan88@gmail.com
Website: https://bsipkementan.id

13. Penutup

Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan editorial. Seluruh tim redaksi wajib mematuhi pedoman ini.

Pedoman Media Siber Bsipkementan.id — Media Informasi Independen